bnn -Bengkaknya utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali jadi topik panas jelang tahun pemilu 2024. Kali ini, perdebatan soal utang pemerintah disuarakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hal itu disampaikan JK saat acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 Mei 2023. Pidato JK soal sentilan utang pemerintah tersebut merespon pernyataan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya memberikan sambutan.
Pidato JK dan AHY tersebut juga disiarkan secara virtual di kanal media sosial YouTube resmi milik PKS, PKSTV.
Dari informasi yang didapatkannya, JK bilang, utang pemerintah saat ini sudah melojak tajam. Bahkan, untuk membayar utang pokok dan bunga dalam setahun, sudah menembus Rp 1.000 triliun.
“Ekonomi ada masalah dalam negeri dan luar negeri, tadi saya bicarakan utang, Mas AHY tadi mengatakan utang besar, ya, betul,” ucap JK mengawali orasinya.
“Setahun bayar bunga dan utang lebih Rp 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” katanya lagi.
Menurut JK, tingginya utang pemerintah bisa jadi bom waktu karena akan jadi beban di pemerintahan berikutnya. Ini karena beban utang dan bunga akan membuat ruang fiskal APBN semakin menyempit.
“Apa bilang ini berlangsung terus akan berlangsung masalah besar. Kita tidak mau itu, sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik, kita harus berusaha,” beber penguasaha asal Sulawesi Selatan ini.
JK lalu menyinggung soal ketimpangan yang dipertontonkan pejabat republik ini. Di media sosial, banyak pejabat dan keluarganya pamer kekayaan, yang mana sebagian pejabat tadi belakangan diciduk aparat penegak hukum karena dugaan korupsi.
“Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat,” kata JK
Jika masalah-masalah tersebut tak kunjung diselesaikan, maka dikhawatirkan akan memicu tragedi seperti halnya yang terjadi pada 1998 silam. “Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan,” kata dia.
Tanggapan Sri Mulyani Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terkait pernyataan JK yang menyinggung utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Sri Mulyani menilai pengelolaan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai dengan strategi pembiayaan yang dimuat dalam APBN.
Dalam pengelolaan pembayaran utang, bendahara negara bilang, salah satu indikator yang diperhatikan oleh pemerintah ialah terkait tenor dari portofolio pembiayaan yang dilakukan. Namun demikian, ia tidak membenarkan atau menampik pernyataan JK terkait nominal pembayaran utang pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun per tahun.
“Kalau kita lihat dari data-data dan pengelolaan utang setiap tahun, kita tahu beberapa utang ada jangka waktunya, jadi kita pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utang sudah dalam APBN,” kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Mei 2023.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan, yang terpenting dalam pengelolaan utang ialah sustainibilitas, di mana pemerintah dapat menjaga beban utang. Sebagai informasi, sampai dengan akhir Maret 2023 nilai utang pemerintah mencapai Rp 7.897 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB mencapai sebesar 39,17 persen.
Selain itu, dengan memperhatikan tenor pembiayaan, pemerintah dapat membayarkan utang sebelum jatuh tempo. “Itu yang masuk sustainibilitas,” ucap Sri Mulyani. (bnn 05)
No comment